Bidang HAM Laksanakan Rapat Presentasi Analisa Data Informasi SIPKUMHAM

187

METROPOLISINDONESIA.COM,PALEMBANG-HUMAS – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung kebijakan di wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Bidang Hak Asasi Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan Rapat Presentasi Analisa Data Informasi SIPKUMHAM. Berlangsung di ruang teleconference, Jumat (26/03).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Yulizar), Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Junior Manerep Sigalingging), Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Ilsoni Joniadi), Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia (Bulan Mahardika Subekti) serta para undangan yang terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

Rapat ini secara langsung dibuka oleh Kepala Bidang HAM Diana (Yulizar) yang didampingi oleh Kasubbid Pemajuan HAM (Bulan Mahardika Subekti) dan Kasubbid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Ilsoni Joniadi) dan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Junior Manerep Sigalingging) selaku narasumber.

Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) akan menjadi sistem informasi yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat, reliabel, relevan dan cepat. Data dan informasi yang dimaksud akan dapat digunakan baik untuk kepentingan internal Kementerian Hukum dan HAM RI sendiri maupun untuk kepentingan pemberian informasi kepada publik.

Diskusi kali ini membahas mengenai Dampak Perkawinan Campuran Warga Negara Asing dengan Perempuan Warga Negara Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh mengenai perkawinan campuran orang asing terhadap perempuan Warga Negara Indonesia dengan penanganannya yang menitik beratkan pada landasan hukum Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dalam kesempatan tersebut selaku narasumber Junior Manerep Sigalingging menjelaskan mengenai layanan keimigrasian bagi perkawinan campuran. Beliau menjelaskan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974). Lebih lanjut ia menjelaskan Status kewarganegaraan akibat perkawinan campur menurut Undang – Undang No.12 tahun 2006. Anak yang lahir dari perkawinan campur adalah WARGA NEGARA INDONESIA (pasal 4 huruf c, d, h dan pasal 5 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006), anak yang lahir dari hasil perkawinan campur dapat berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya (pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006).(NIA) (Humas Kanwil Sumsel) EDITOR/POSTING : MALVIN MA 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here