Diduga PPK dan PPATK Ada Main Dalam Pengadaan Komputer di Dinas Pendidikan Provinsi Jabar,Kangkangi PP NO 4 Tahun 2015

229

“Kalau Mau Diperkarakan,Perkarakan Aja,Kalau Mau Duit Temui DR”

METROPOLISINDONESIA.COM,JABAR – Ironis Ucapan Ini Meluncur Dari Seorang Kabid Disdik Jabar. Sontak bengong saat mendengar jawaban Yesa Sarwedi Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Jawa Barat,saat ditanya tentang masalah pengadaan komputer Tahun 2018 Metropolis Indonesia.com,diselah rehat rapim rutin di Disdik Jabar.Pengadaan server komputer untuk SMA dan SMK mendapat sorotan dari berbagai kalangan LSM dan media baik cetak maupun elektronik Dari hasil investigasi,serta data yg berhasil dihimpun sekelompok LSM dan wartawan dari beberapa media,mengindikasikan adanya pelanggaran.

Dari mulai tahun produksi komputer diproduksi Tahun 2015 dipandang tidak sesuai,betapa tidak pada saat komputer tersebut didistribusikan ke sekolah garansinya tinggal satu bulan masalah tersebut sudah mendapat teguran keras dari Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat untuk diganti ,entah bagaimana ceritanya komputer tersebut tetap saja di distribusikan ke SMA dan SMK.

Berdasarkan informasi serta data yang dihimpun dari berbagai sumber yang layak dipercaya, surat pesanan nomor, 428/SP/Server/Disdik PSMU/III/2018,tertanggal 28 Maret 2018 ,dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 428/Kontrak /Server Disdik/PSMU/III/2018 senilai Rp.2.253.488,00.jangka waktu selama 60 hari kelender.

Berdasarkan Peraturan Presiden no 54 tahun 2010.Pekerjaan dinyatakan 100% Telah diserahterimakan barang Nomor.02/BA/STHP/Server Disdik/PSMU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 pekerjaan telah dibayar 100%.Berdasarkan SP2D Nomor.938/4560/LS/KEU.tgl 11 Juni 2018 senilai Rp.2.253.488,00.Bedasarkan pengadaan barang ( BC ) merek Lenovo Thing Ceuser M 739 V/00 IInter Core 15 – 4690 Win 8 – I Pro 16 GB ITB HDD,dan garansi pabrik 1 tahun,sehingga pada saat didistribusikan ke 127 SMA Negeri yg tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat garansinya tinggal satu bulan,hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar?

Diduga keras pihak PPK dan PPATK ada main dalam pengadaan tersebut karena tidak menolak barang tidak sesuai dengan kontrak ,hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.4 th 2015 tentang perubahan dengan Peraturan Presiden No.4 tahun 2015. Perubahan ke 4 atas Peraturan Presiden No.54 th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,pasal 2 ayat 1 butir E menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Pasal 18 ayat 5 panitia pejabat penerima hasil pekerjaan sebagai mana yg di maksud ayat 1 mempunyai tugas pokok pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dgn ketentuan yg tertuang dalam kontrak,menerima hasil pekerjaan barang/jasa.Nah sudah sangat jelas para pengusaha,PPK,PPATK harus bertanggung jawab dlm kegiatan ini.

Kabid SMA Yesa Sarwedi saat di jumpai dalam kesempatan terpisah mengatakan silakan temui Dede Rudi , “kalau mau diperkara,perkarakan saja ,tukasnya sembari masuk ke ruang Rapat Pimpinan.(Arman D/Red) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here