Diskusi RUU Profesi Psikologi dan Bangsa

110

METROPOLISINDONESIA.COM,PALEMBANG – HIMPSI Sumatera Selatan sebagai tuan rumah dalam acara yang bertema ” Diskusi RUU Profesi Psikologi Bersinergi Untuk Kemajuan Profesi Psikologi dan Bangsa ” bertempat di gedung Grand Atyasa Convention Center di Jalan Kapten A. Anwar Arsyad No. 22 Demang Lebar Daun Palembang.

Pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, Menurut Ketua HIMPSI wilayah Sumatera Selatan Dr. Muhammad Uyun, M. Si diskusi ini di hadiri oleh Sumatera Selatan sebagai tuan rumah, Jambi 1 Perguruan Tinggi, Bengkulu, Bangka Belitung 1 Perguruan Tinggi dan Lampung 3 Perguruan Tinggi, Universitas Terdekat yang ada Fakultas atau Prodi Psikologi, Asiwatie Sulastri S. Psi., M. Psi., Psikolog, Prof. Bambang Heriyanto S. Psi., M. Psi dan ilmuwan Psikologi terdaftar di SIK, Sri Agustin Majelis Sumatera Selatan, RS Independen dan ILMPI ( Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia ). 34 HIMPSI Wilayah sudah dimiliki dengan 18 Ikatan atau pun Asosiasi Psikologi.

Peserta yang hadir ada 70 orang peserta dari berbagai elemen yang telah disebutkan sebelumnya. Memberikan kesempatan kepada HIMPSI wilayah lain, Perguruan Tinggi dan Biro Psikologi untuk memamerkan produk baik berupa Standing Banner, Leaflet, Brosur ataupun Jurnal. Dr. Muhammad Uyun M. Si mengatakan bahwa Alhamdulillah Diskusi Rancangan Undang-undang Profesi Psikologi Bersinergi Untuk Kemajuan Profesi Psikologi dan Bangsa berjalan dengan lancar.

Pengurus HIMPSI Pusat Dr. Arief Budiarto, Desa., Psikolog ditemani
Dr. Andik Matulessy, M. Si, Psikolog dalam kesempatan diskusi beliau mengatakan bahwa ia berharap agar RUU Profesi Psikologi di sahkan di karenakan profesi psikologi sering kali di salah gunakan.

Rancangan Undang-undang Profesi Psikologi yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan Malpraktek Psikologi banyak kasus serupa terjadi. Namun selama ini hanya kode etik psikolog yang menaungi hal ini bagi anggota HIMPSI saja, selain dari anggota tidak ada peraturan tegas mengenai profesi psikologi. Baru-baru ini kasus DS yang menghebohkan mengaku sebagai Psikolog padahal dia tidak ada kompetensinya.

Justru memberikan terapi yang salah. Beberapa tahun terakhir juga laporan pengaduan Malpraktek Psikologi semakin lama semakin meningkat dengan berbagai modus dan cara baik dari latar belakang pendidikan Psikologi atau pun bukan. Banyak yang sudah selesai Sarjana Psikologi sudah buka praktek, modusnya mereka bocorkan soal dan mengajari cara mengisi tes psikologi seperti pada orang yang ingin ikut tes CPNS atau BUMN.

Apabila RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 ini selesai, fungsinya selain melindungi masyarakat juga Psikolog mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya sebagai sebuah profesi. ” Korban yang merasa dirugikan harus melaporkan pada yang berwajib. HIMPSI membantu mendapatkan data kebenaran terkait orang itu Psikolog atau bukan”.

Drs. H. Hatta Albanik, M. Si Psikolog sebagai Majelis Psikologi Pusat mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang Profesi Psikologi ini sesungguhnya sudah sejak tahun 2000 diajukan pada saat Ketua HIMPSI Pusat Rahmat Ismail. Rapat pertama 5 Februari 2020 di Badan Legislatif DPR RI yang di wakili pengurus pusat atas undangan dari pengusul RUU Profesi Psikologi Desi Ratnasari. Tinggal nunggu di sahkan RUU nya. Ujarnya di akhir cerita.(NOVI) EDITOR/POSTING : MALVIN MA 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here