DPRD OKI Panggil Pihak Dinsos OKI Terkait Tidak Validnya Data Bansos di Pedamaran

216

METROPOLISINDONESIA.COM,OKI – Mengacu pada pemberitaan sebelumnya, yakni permasalahan yang berkaitan dengan Program Bantuan Sosial(BanSos) Beras Sejahtera atau (Rastra) yang kini Beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Akhirnya Anggota Komisi 4 DPRD OKI Memanggil Pihak Dinas Sosial Kabupaten OKI untuk mengetahui sejauh mana Permasalahan ini.

Menurut keterangan Budiman Selaku Ketua Komisi 4 DPRD OKI Dari Fraksi PAN Dan Mewakili Komisi 4, saat dibincangi di Kantornya Senin 2/12 Mengatakan” kesalahan yang terjadi di Dinas Sosial terkait BPNT pihak Dinsos dan Pemerintah Desa telah Memverifikasi dan memvalidasi data tahun 2017 dan masih mengacu data data 2015 oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, dan tetap saja yang keluar masih data lama yakni tahun 2011.”Terangnya.

Lanjut Budiman”Beberapa hari lalu Kami sudah memanggil pihak terkait yakni Pihak Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial, Pendamping PKH, pendamping Desa dalam hal ini kami meminta dan agar segala yang terlibat didalamnya dapat memaksimalkan sistem kerja mereka terutama dalam hal mengumpulkan data agar tidak terjadi kekeliruan seperti ini, Kepala DinSos dan Jajarannya serta Kepala Desa sangat berperan penting khususnya memberikan data sesuai dengan kriteria agar segala bentuk Bantuan langsung tepat sasaran.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Veri Vali Data akan dilakukan 4 bulan sekali, dan terkait permasalahan PKH Pemerintah Desa keluhkan tidak pernah dilibatkan dalam hal pengambilan data dan dan juga pihak Desa tidak memegang data PKH, pendamping PKH memperoleh data yang sudah ada dan tidak mensurvei ulang dikarenakan malas untuk mendata ulang langsung kelapangan.

Agar kesalahan ini dapat diperbaiki dan Bantuan dapat diberikan tepat sasaran nantinya akan diberikan formulir yang isinya berkaitan dengan data Pekerjaan,Penghasilan,bentuk dan Fasilitas Rumah masyarakat, guna formulir tersebut sebagai acuan untuk mendapatkan data yang sesuai dimana masyarakat yang sewajarnya mendapatkan Bantuan Sosial mereka yang memang benar-Benar mendapatkannya.

Dan Kami juga menghimbau pada masyarakat desa agar dapat melaporkan apabila ada warga yang layak mendapatkan Bantuan sosial namun tidak terdata segera laporkan ke Desa, Ke Kecamatan, atau bahkan bisa langsung DPRD OKI kami siap menampung segala aspirasi dan Keluhan masyarakat terkait program Bantuan Sosial agar dapat kami dorong agar bisa masuk Basis Data Terpadu(BDT) .”Harapnya.(VI) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here