Elektabilitas dan Persepsi Masyarakat Milenial Menjelang Pilres 17 April 2019

301

Oleh : Ahmad Isnaini Sugiarta, M. Kom

Benarkah Elektabilitas Menentukan Pemenang?
Sebentar lagi Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak secara langsung. Pemilu pilpres dan pileg. Bila secara hitungan hari, tinggal satu pekan lagi, tepatnya 17 April 2019. Sebelum hasil Pileg dan Pilpres secara nyata dapat di konsumsi oleh public, maka banyak lembaga-lembaga survei melakukan analisis survei elektabilitas pasangan Pilpres.

Seperti kita ketahui bersama,pasangan yang mengikuti kontestasi terdapat dua pasang yaitu antara petahana Jokowi & K.H.Ma’ruf Amin (Kode : 01) dan Letjen (Purn). Prabowo Subianto & Sandiaga Uno (Kode : 02).

Dari pasangan Pilpres yang berkontestasi maka munculah banyak informasi dengan membandingkan elektabilitas pasangan masing-masing oleh berbagai lembaga survei. Hasil yang beredarpun lebih condong ke salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu sehingga memiliki nilai elektabilitas yang mendominasi dari berbagai survei.

Mengapa penulis perlu menulis mengenai hasil survei elektabilitas. Pertama, elektabilitas bukan menentukan siapa pemenang tetapi menunjukan tendensi atau preferensi masyarakat atas pilihan yang ada. Kedua, nilai margin of error yang selalu dicantumkan dan bahkan menjadi penguat
analisis untuk membandingkan berbagai hasil survei belum digunakan dengan tepat. Karena nilai ini dipengaruhi oleh jumlah sampel dan sampling method, berbeda jumlah dan tekniknya tentu bisa menghasilkan angka yang berbeda.

Di sisi lain, informasi penelitian elektabilitaspun banyak yang tidak lengkap, seperti tidak ditampilkannya response rate, waktu penelitian dan metode pengolahan data.

Dalam melakukan penelitian yang baik, atau bisa juga disebut kredibel secara keilmuan maka dapat menampilkan hasil secara transparan mulai dari karakteristik responden hingga metode pengolahan serta analisis data yang digunakan. Keilmiahan sebuah penelitian tidak hanya diukur dari hasilnya yang akurat dengan realitas yang sebenarnya, melainkan juga kesediaan untuk bersikap transparan dalam metode dan prosedur penelitian, teknik pemilihan responden, dan lain sebagainya.

Semakin transparan maka semakin mungkin penelitian itu untuk diuji, diverifikasi maupun difalsifikasi atau sebuah pernyataan dapat dibuktikan melalui observasi ataupun uji fisik oleh orang maupun pihak lain, termasuk oleh publik.

Inilah prinsip dasar ilmu pengetahuan modern. Sebuah penelitian yang tidak transparan, bahkan walau pun hasilnya ternyata sangat mendekati kenyataan, tetap memungkinkan untuk diragukan. Publik bisa saja bertanya: dari mana hasil yang & quot ; valid & quot ; itu? Betul-betul berdasarkan penelitian ilmiah atau hanya kebetulan belaka?

Persepsi Masyarakat Milenial

Bila melihat hasil-hasil survei maka masyarakat pemilih mempertanyakan validasi yang di publish oleh lembaga survei. Persepsi masyarakat ada yang percaya dan ada juga bertolak belakang dengan survei elektabilitas, sehingga mempercayai alternatif lain sebagai survei individu yaitu media sosial.

Mengapa media sosial dijadikan salah satu platform untuk survei individu, karena seiring melonjaknya penggunaan akun media sosial di Indonesia. Berdasarkan
hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya.

Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Sehingga individu milenial dapat melihat realita politik dunia maya dari pertemanan di jejaring sosial yang membagikan kontent-kontent politik pilpres. Masyarakat milenial bahkan lebih di dominasi oleh generasi muda.

Finalisasi tetap di Komisi Pemilihan Umum

Terlepas dari survei konvensional yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei maupun Interpretasi ataupun tafsiran masyarakat milenial melalui survei individu yang di lakukan pada masing-masing account media sosial yang dimiliki, hasil akhir tetap merujuk pada finalisasi tetap di Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelengara sah secara konstitusi. Siapapun yang terpilih pada tanggal 17 April 2019 nantinya adalah putra terbaik bangsa yang bisa membawa
perubahan Indonesia lima tahun ke depan lebih baik lagi.(Red)

Editor/Posting : Malvin MA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here