Kepala Daerah Bisa Kena Sanksi Pemberhentian Mendagri Terbitkan Instruksi Tentang Prokes

13

METROPOLISINDONESIA.COM,JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Instruksi tersebut berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota dalam penanganan pandemi Covid-19.

Berikut poin-poinnya:

Kepala Daerah diminta untuk menegakkan secara konsisten Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Kepala Daerah diminta melakukan langkah-langkah pro aktif untuk mencegah penularan Covid-19, dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis, dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagaimana upaya terakhir.

Kepala Daerah diminta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan.

Sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak menaati aturan perundang-undangan termasuk mengenai protokol kesehatan.

Sanksi tersebut sesuai dengan aturan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 78, sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan akan diberhentikan.

Pasal 78 UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia

b. permintaan sendiri

c. diberhentikan

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b

e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j

f. melakukan perbuatan tercela

g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen dan/atau

i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

(MIO) EDITOR/POSTING : MMA 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here