Metropolisindonesia.com,Kayuagung Rapat koordinasi Persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Ogan komering Ilir Dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di sekretariat KPUD OKI Selasa (17/4/2018) Dihadiri oleh Plt Bupati OKI yang diwakili assisiten,Kajari,Polres,Dandim,Panwaslu,OPD dan Camat serta tamu undangan Lainnya.Ketua KPU OKI Dedi Irawan Melalui anggotanya Deri dalam pemaparan materi mengatakan Fokus kita Pada hari ini dari DPS yang sudah kita hasilkan dari 500 ribuan ada data pemilih sebanyak 138.562 yang disebut dalam model asing,bagian dari 500 ribuan inilah data yang perlu di verifikasi karena yang bersangkutan hanya mempunyai dokumen yang tidak lengkap,hanya ada KK pada waktu coklit dsb,verifikasi juga diperlukan untuk azas kepastian, yang paling berhak melakukan verifikasi adalah disdukcapil karena data digital yang ada di server disdukcapil tidak akan berbohong,makanya diperlukan verifikasi.

Dari hasil verifikasi 138.562 ternyata yang di dapatkan data adalah,yang sudah melakukan perekaman 32.560,yang terdaftar dalam data base 39.072,tidak terdaftar dalam siak layanan 55.787 dengan rincian ackwk ada 39.411,model F1 16.220 dilapaz 156 jadi kalau melihat dari angka strukur DBS kita karena 138.562 ini ada yang tidak lolos verfikasi maka pasti kemungkinan akan berubah karena data ini tidak bisa di verifikasi makanya dari 500 ribuan tadi akan berkurang karena dari 138.562 yang kita serahkan kita minta untuk verifikasi ternyata ada yang tidak lolos datanya tidak bisa di verifikasi.jalur pertama.

lebih jauh dia mengatakan jalur ke dua pada saat coklit kami secara kelembagaan memerintahkan kawan-kawan PPDP ketika melakukan coklit door to door apabilah mendapatkan masyarakat yang belum memiliki dokumen sama sekali maka kami minta PPDP berhubungan dengan PPS membawa yang bersangkutan ke kades,karena kades yang tau apakah yang bersangkutan memang masyarakatnya.

Dari hasil selama coklit mendapatkan data sebanyak 4745 KK yang kami dapatkan,cara mengatasinya ketika kades yakin bahwa yang bersangkutan adalah warganya maka model F1 itu keluar yang membuat model F1 adalah kades bukan petugas PPDP.untuk proses pemutakhiran untuk dokumen model f1 bisa di serahkan langsung ke Disdukcapil atau melalui petugas kita yang sedang melakukan coklit melalui PPS ke PPK ke KPU yang menyerahkan Ke disdukcapil. Kemudian data ini diverifikasi oleh disdukcapil apakah benar yang bersangkutan belum pernah melakukan perekaman atau belum ada dokumen ke pendudukan.

Jadi gejolak dalam beberapa bulan dan minggu ini ada bahkan penyelenggara yang meminta kita untuk memasukan masyarakat yang memang ada orangnya tetapi tidak ada dokumen kependudukan dimasukan kedalam daftar pemilih, itu salah melanggar hukum,karena seseorang masuk dalam daftar pemilih ada landasan hukum yaitu dokumen ke pendudukan,lengkap syarat,lengkap dokumen. sedangkan yang 138 ribu yang memenuhi syarat maka diberikan Suket Kolektif adalah dasar dari pada KPU untuk mensahkan,melegalkan untuk dimasukan dalam daftar pemilih,Sudah ada KK dan sudah megang suket kolektif ini landasannya.dari 138 ribu yang dalam DPS ada 4.745 ini berada di luar DPS yang sudah kita sahkan,sisa dari verifikasi yang tidak memenuhi syarat jadi hal yang kita komunikasikan,kita koordinasikan bagaimana dengan orang yang tidak terverifikasi ini kemudian hasil verifikasi 4.745 KK yang telah di verifikasi kawan-kawan disdukcapil sisanya mau di kemanakan kalau kita berpegang pada aturan,ekstremnya ketika DPT ini ditetapkan sisa dari 138 ribuan yang hasil sekitar 50 ribuan tidak bisa masuk karena legalitasnya tidak ada bagi KPU untuk memasukan.

Sebanyak 55 ribu mata pilih terancam tidak bisa di masukan dalam DPT, bukan memilh karena apabila dalam proses penetapan DPT beberapa hari lagi pada saat penetapan di hari pencoblosan yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan lengkap,dengan membawa KTP elektronik atau Suket dia punya hak untuk mencoblos,dari jam 12 sampai jam 01 dengan catatan kartu suara masih tersedia,jadi jangan salah informasi kalau salah penyampaian ini yang menyebabkan bakal terjadi pertikaian,bukan ketika DPT diputuskan orang yang tidak ada dokumen lagi tidak bisa milih,dia masih berpeluang kalu dokumen kependudukanya selesai, memanfaatkan 2,5% dari kouta surat suara.

Yang harus kita sepakati bahwa hasil coklit ini faktual kami yakin dan percaya kawan-kawan PPK,PPS,PPDP luar biasa kerjanya,kawan-kawan camat,kades kerjanya  juga luar biasa mengawal pekerjaan ini 50 ribuan ini orangnya ada karena hasil coklit,tetapi secara regulasi untuk di jadikan DPT bermasalah termasuk juga 4.475 ini yang model F1 yang hanya menghasilkan 800 an sisanya 4 ribu ini orangnya ada, tetapi secara regulasi karena proses ini berdampingan dengan waktu beberapa waktu lagi kita melakukan DPT jadi KPU hanya mengakomidir yang selesai Verifikasi lengkap dokumen masuk DPT.

Dan tolong sampaikan kepada kades, masyarakat ke timses bila perlu kalau mulai hari ini sampai penetapan DPT walaupun Kawan PPS,PPK sudah mengadakan pleno ternyata ada temuan mereka masyarakat yang memegang KTP elektronik atau suket,memegang KK,dirinya ada segera laporkan ke KPU bisa memperbaiki data di tingkat desa dan kecamatan yaitu proses DPS hasil perbaikan,bisa diperbaiki di desa,kecamatan dan kabupaten,setelah menetapkan DPT barulah proses 2,5% surat suara itu berjalan.

Fokus kita model ac menyisahkan 50 ribu kemudian model F1 menyisahkan 4 ribu jadi sekitar 54 ribuan masyarakat yang secara regulasi tidak bisa di akomodir untuk dimasukan didalam DP, hari ini kita cari solusinya secara bersam-sama KPU menjaga agar setiap suara itu tidak satu suara pun bisa memilih,sedangkan panwaslu melakukan pengawasan agar jangan sampai masyarakat ada yang tidak bisa memilih.

Agar permasalah angka-angka ini bisa selesai kita bisa cari kan solusinya bagamana baiknya.sesuai dengan PKPU apabilah dalam waktu DPT sudah ditentukan sisa hasil verifikasi memang tidak bisa di fasilitasi untuk dibikinkan suket baik kolektif atau individu maka KPU akan mencoret dari daftar pemilih karena kewenangan ada di tangan KPU karena memang secara Undang-Undang harus kita kedepankan.pungkasnya.(MI01/ADV)

Editor : Malvin Mamora Baraf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here