Kunjungan DPRD Babel Dalam Rangka Koordinasi Terkait Daerah Blank Spot Area

189

MetropolisIndonesia.com,Palembang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Ruang Rapat Diskominfo Sumsel, Selasa, (2/4/2019). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait daerah blank spot area atau Desa yang belum dijangkau jaringan komunikasi .

Plt Kadis Kominfo Provinsi Sumsel yang diwakili Kabid E-Gov Kominfo Densyah RS S.Sos., MM mengatakan terdapat empat pokok yang menjadi permasalahan dalam pengembangan jaringan di daerah yaitu produk hukum, kebijakan kementerian, kebijakan gubernur, dan kebijakan dari kabupaten kota.

“Terkait produk hukum, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan pengembangan jaringan karena semua harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kementerian,” jelas Densyah.

Namun, terkait pengembangan jaringan di Sumsel, Gubernur Sumsel telah membuat kebijakan tentang pemasangan internet desa secara merata di seluruh desa yang ada di Sumsel. “Kominfo Sumsel telah ditugaskan untuk memasang web di semua desa,” katanya.

Untuk mengaplikasikan program ini pada kurang lebih 3 ribu desa di Sumsel. Kominfo telah mengambil 10 sampling desa dari 17 kabupaten kota untuk dipasang web.

“Website tentu harus ditunjang dengan konektivitas internet yang baik. Oleh karena itu arah kebijakan gubernur sangat menentukan dalam hal ini,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa desa yang akan diberikan layanan internet gratis meliputi 2119 desa (74,12% Desa) dan sisanya 25,88% yakni sebanyak 740 Desa masih membutuhkan pembangunan BTS. BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

“Jaringan di Sumsel terbagi dalam beberapa jenis yaitu titik kuat, sedang, dan lemah. Namun hal ini terus diupayakan dalam proses pengintegrasian menuju titik kuat secara merata,” ucapnya.

Ia mengatakan pembangunan jaringan di Sumsel didukung oleh program dana desa yang gubernur telah canangkan. Dana desa terbagi menjadi dua yaitu untuk penggunaan infrastruktur dan pemberdayaan. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu bagian dari Infrastruktur.

“Pemprov memang memiliki kewajiban untuk mengurusi rakyat, namun terkait pembangunan tower maka membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ia menyarankan kepada tim Komisi I DPRD Babel untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemenkominfo dan juga pihak seluler.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur, mengatakan selain sebagai Provinsi yang terdekat dengan Babel, Sumsel juga dinilai telah memiliki penyebaran jaringan yang merata di desa. Sehingga layak untuk dijadikan sebagai tempat studi banding untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan.

Sumsel sudah mempunyai program internet desa dan web desa, sehingga sudah ada konesi yang baik untuk menunjang infrastruktur jaringan tersebut.

“Kami ingin belajar untuk menyelesaikan permasalahan blank spot di Bangka Belitung, dan kemudian akan membuat sebuah program serupa agar setiap desa dapat terkoneksi jaringan selular maupun internet,” kata Adet.

Selain itu, Ia mengatakan akan membuat kebijakan-kebijakan baru berkenaan dengan pembangunan jaringan untuk kesejahteraan desa.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabid PIP Kominfo, Amrullah S.STP., M.Si, Kabid PKP Kominfo, Imansyah SE., MM, Kabid Statistik Kominfo Drs. Iskandar Mirza, M.Si. dan Kasi Tata Kelola E-Government, Patricia Yulia Sitinjak, M.Si.(Nia/Rill)

MC Diskominfo Prov. Sumsel

Editor/Posting : Malvin MA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here