PSBB di Palembang dan Prabumulih Diterapkan H+2 Lebaran

212

METROPOLISINDONESIA.COM,PALEMBANG – Meskipun PSBB sudah disetujui Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus, namun penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Kota Palembang dan Prabumulih baru dapat diterapkan maksimal H+2 Lebaran atau pada 26 Mei 2020.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan berdasarkan rapat bersama kedua pemerintah daerah itu maka estimasi PSBB di Palembang dan Prabumulih baru dapat diberlakukan pada dua hari usai Lebaran.

“Ya, berdasarkan perhitungannya PSBB baru bisa (diterapkan) pada H+2 Lebaran. Sebab ada spare waktu untuk menyusun peraturan wali kota dan masa sosialisasi sebelum benar-benar diberlakukan,” katanya, Rabu (13/5).

Deru mengatakan memberikan tenggang waktu maksimal satu minggu kepada Wali Kota Palembang, Harnojoyo dan Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya untuk menyusun draf Perwali agar nantinya dievaluasi bersama dan disetujui.

“Setelah Perwali disetujui maka ada masa sosialisasi ke masyarakat selama 4-5 hari. Lalu bari bisa diterapkan efektif termasuk pemberlakukan sanksi,” katanya.

Deru menjelaskan, pada dasarnya kedua kota itu sudah siap menjalankan PSBB, hanya saja butuh produk yuridisnya, yakni aturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama baik dari Pemda, pengusaha, tokoh agama, dan lainnya. Dengan begitu saat PSBB diterapkan maka akan dapat diterima masyarakat tanpa harus banyak pelanggaran.

“Dalam aturannya nanti tentu akan bermuara pada pasal-pasal terkait penegakan hukum, baik itu berupa denda maupun ancaman tindak pidana ringan (tipiring),” katanya.

Adapun aturan yang disusun nantinya juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap personil yang bertugas dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Seperti masalah besaran honor yang akan diberikan.

Poin lainnya yakni terkait maslaah ketahanan pangan. Maka dari itu Pemda diharapkan dapat membuka data secara transparan. Dengan begitu Pemprov nantinya dapat menyangga jika nantinya ada diantara dua daerah tersebut yang mengalami masalah dalam anggaran.

“Intinya harus dipersiapkan dengan matang. Apalagi kita ketahui dengan pemberlakukan PSBB akan berdampak juga pada penerimaan pendapatan daerah,” katanya.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan terkait jaring pengaman Pemkot sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 54 miliar. Menurutnya ada 148 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdampak COVID-19, tapi dari jumlah itu 95 ribu di antaranya sudah ter-cover PKH.Jumlah yang di luar PKH itu akan ditanggung oleh APBD Palembang,ujarnya.(NIA) EDITOR/POSTING : MALVIN MA 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here