MetropolisIndonesia.com,Ogan Ilir – Dunia Pendidikan secara kontinyu terus mendapat kucuran dana dari pemerintah melalui beragam program bantuan untuk melengkapi sarana prasarana guna meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah hingga merata.

Namun hal ini menimbulkan potensi kasus praktek pelanggaran, dalam pengalokasian dana berbagai kucuran dana tersebut sangat rentan korupsi, tak jarang kesempatan ini dijadikan aji mumpung untuk meraup keuntungan pribadi oleh oknum bermental korup.

Untuk itu perlu, peran kontrol sosial sangat penting termasuk dari masyarakat dalam rangka memonitoring atau memantau setiap program bantuan yang dikucurkan pemerintah, agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga tercipta pembangunan yang sesuai dengan aturan dan tujuan awal dari program terkait.

Yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, dari sekitar 90 (sembilan puluh) Sekolah Dasar yang mendapatkan bantuan rehab dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), dari amatan dilapangan ditemukan 5 (lima) sekolah yang dinilai menyalahi aturan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut.

Salah satunya bangunan rehab ruang kelas belajar yang diterima SDN 14 Mangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 yang bersifat swakelola.

Menurut pantauan dilapangan, diduga pekerjaan rehab gedung sekolah dasar tersebut banyak mendobrak prosedur gambar rancangan (Bestek), seperti dalam pemasangan cor ring balok dan cor kolom praktis dengan menggunakan besi ukuran 8 inchi, padahal sesuai ketentuan seharusnya memakai behel/besi 10 inchi.

Sehingga timbul dugaan bahwa kepala sekolah sudah menyalahgunakan wewenang dan melanggar konstruksi spek yang ditentukan pemerintah, jelas itu sebuah pelanggaran yang mengangkangi bestek buatan konsultan beserta tim teknis dan pemerintah.

Najemi Basir, Kepala SDN 14 Tanjung Batu yang ditemui tim, mengakui jika ada pekerjaan yang melenceng dari gambar bestek/Rab, tetapi kata dia, kesalahan tersebut sudah di koordinasikan dengan konsultan, Kapolda dan kejaksaan.

Diakuinya, ia sempat bertanya kepada konsultan dan dinas yang bersangkutan, terkait kemungkinan untuk melakukan pengecoran lagi dengan menggunakan besi 10 inchi diatas balok cor yang dianggap salah tadi, namun konsultan dan dinas menyatakan tidak boleh.

“Walaupun terlihat lebih kokoh, namun tetap tidak boleh, bangunan tersebut harus dibongkar karena tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan,” kata Najemi, mengutip ucapan Riyan, sang konsultan.

Selanjutnya, ucap Najemi lagi, pihaknya langsung membuat berita acara bersama konsultan dan dinas terkait tentang bangunan yang dinilai menyalahi gambar rancangan tersebut.

“Kalau memang ini dianggap menyalahi aturan, saya siap mempertanggung jawabkannya,“ tuturnya.

Menurut Riyan Konsultan pengawas bangunan, pihak dinas sudah koordinasi dengan kejaksaan terkait permasalahan ini, “Setelah melakukan koordinasi, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir termasuk Polda sudah mengijinkan untuk menambah cor diatas Ring balok dengan memakai behel/besi 10 ks, bahkan menurut Kabid Pembangunan itu lebih bagus dan kuat,” ujarnya.

Saat tim melakukan konfirmasi ke pihak Kejari Ogan Ilir, Imam Hidayat,SH, Kasi Intelejen dan Beni Wijaya,SH.,M.H (Kasi Pidsus) mengatakan, terkait masalah bangunan rehab sekolah tersebut mengaku pihaknya tidak tahu – menahu, baik tempatnya, anggarannya dan lain sebagainya.

“Hanya pihak dinas memohon kepada kami (Kejari) agar didampingi dalam proses pembangunan rehab sekolah tersebut, akan tetapi sampai hari ini belum kami putuskan hitam diatas putihnya, yang jelas belum ada keputusan dari Kejari,” tegasnya.

Sementara itu Abdul Salam, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) ketika diminta tanggapan terkait temuan ini mengatakan jauh hari sebelum pelaksanaan, pihaknya sudah menekankan kepada kepala sekolah, pembangunan harus sesuai dengan bestek, rancangan anggaran biaya (RAB) jangan ada penyimpangan gambar dan spek/RAB yang telah ditetapkan pemerintah, kalau ada Kepsek yang melanggar Spek/RAB bangun rehab gedung sekolah dasar tersebut, maka itu harus dibongkar.

“Saya siap dipecat kapanpun, dimanapun, kalau saya tidak berani membongkar bangunan berarti saya ikut melanggar aturan pemerintah,” tegasnya.

Ditempat terpisah Bakri, dari Media Senior dan juga Ahli bangunan mengatakan, tidak ada alasan bagi pihak sekolah melanggar acuan bestek, karena itu pihak dinas pun tidak ada istilah musyawarah, “Itu harus segera dibongkar, besteknya sesuaikan acuan gambar rancangan dan jangan nunggu lama, yang dinamakan kebijakan itu bukan ditambahkan seperti itu, itu namanya tumpang-tindih bukan kebijakan, jelas itu menyalahi aturan Gambar dan RAB yang telah dibuat pemerintah, konsultan dan dinas, jelas itu bukan kebijakan tapi itu namanya melindungi koruptor dan janji Salam siap diberhentikan kalau tidak dibongkar dari pekerjaan swakelola yang telah menyalahkan aturan RAB,” tuturnya.

Sebelum bergerak, lanjut dia, pihak sekolah itu sudah dipanggil dan diberi pengarahan, wejangan dan pandangan, karena kepsek pada umumnya tidak mengerti RAB, tapi kenapa masih melanggar.

“Jelas – jelas kepsek salah tapi pihak konsultan dan dinas melindunginya dari kesalahannya itu, dibuat kebijakan cor balok yang salah tersebut boleh ditambahkan kalau pun itu tumpang-tindih, itu tidak benar jelas menyalahi aturan Gambar dan Spek/RAB yang sebenarnya yang telah dibuat pemerintah,” terangnya.

Laporan : Yasandi

Editor/Posting : Malvin Mamora Baraf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here